Category: Pendirian & Regulasi

Modal dan Kepemilikan Saham PT: Panduan Lengkap untuk Pengusaha 

“Perseroan Terbatas (PT) memiliki modal yang terbagi dalam saham dan struktur kepemilikan yang jelas sesuai aturan hukum Indonesia. Pemilik saham hanya bertanggung jawab sebesar modal yang disetor dan perubahan kepemilikan dapat dilakukan tanpa membubarkan PT.”

Perseroan Terbatas (PT) adalah salah satu bentuk badan usaha yang paling populer di Indonesia. Banyak pelaku usaha, mulai dari UMKM hingga perusahaan besar, memilih mendirikan PT karena dianggap lebih aman dan profesional. Salah satu alasan utama PT banyak dipilih adalah adanya pemisahan yang jelas antara kekayaan pribadi pemilik dan kekayaan perusahaan. Dengan begitu, risiko kerugian usaha tidak serta-merta membebani aset pribadi para pemilik atau pemegang saham.

Namun, masih banyak orang yang belum benar-benar memahami bagaimana modal dalam PT diatur, serta bagaimana struktur kepemilikan di dalamnya. Padahal, dua hal ini sangat penting karena akan mempengaruhi jalannya bisnis, hak dan kewajiban pemilik, hingga perlindungan hukum yang diperoleh. Modal dan struktur kepemilikan juga sering menjadi bahan pertimbangan utama bagi investor atau pihak yang ingin bergabung dalam perusahaan.

Melalui artikel ini, kami akan membahas secara sederhana dan mudah dipahami mengenai apa itu modal dalam PT, jenis-jenisnya, serta bagaimana struktur kepemilikan diatur menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia. Harapannya, setelah membaca artikel ini, Anda tidak lagi bingung dan bisa mengambil keputusan yang tepat saat ingin mendirikan atau mengelola PT.

Memahami Dasar Hukum Modal PT

PT merupakan badan hukum yang modalnya terpisah dari kekayaan pribadi pemilik. Menurut Pasal 1 UU PT, modal PT berasal dari saham yang dibeli pemegang saham. Ini berarti uang perusahaan tidak boleh dicampur dengan rekening pribadi direksi atau pemilik. Jika PT mengalami utang, kreditur hanya bisa menuntut aset perusahaan bukan rumah atau kendaraan pribadi pemegang saham.

Perubahan signifikan terjadi setelah UU Cipta Kerja berlaku. Kini, tidak ada batasan minimal modal dasar PT. Contohnya, Anda bisa mendirikan PT dengan modal dasar Rp10 juta asal disepakati para pendiri. Namun, sektor tertentu seperti perbankan tetap wajib memenuhi ketentuan modal minimal dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Tiga Jenis Modal yang Wajib Diketahui

• Modal Dasar: Cetak Biru Keuangan PT

Modal dasar adalah total nilai saham yang tercantum dalam Anggaran Dasar. Sebelum 2020, minimal Rp50 juta, tetapi kini ditentukan sesuai kesepakatan pendiri. Misalnya, PT ABC bergerak di bidang kuliner bisa menetapkan modal dasar Rp100 juta, sedangkan PT XYZ di sektor konstruksi mungkin memilih Rp1 miliar. 

Perubahan modal dasar harus melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan kuorum kehadiran minimal 2/3 saham. Setelah disetujui, direksi mengajukan perubahan ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melalui notaris.

• Modal Ditempatkan: Komitmen Awal Pemegang Saham

Modal ditempatkan adalah bagian dari modal dasar yang disanggupi pemegang saham untuk dibayar. Pada saat pendirian PT, minimal 25% dari modal dasar wajib ditempatkan. Contoh: Jika modal dasar Rp200 juta, pemegang saham harus menempatkan Rp50 juta. 

Ketentuan ini memastikan keseriusan pemilik. Jika seorang pendiri menyanggupi Rp30 juta tetapi hanya menempatkan Rp20 juta, sahamnya tidak sah dan hak suaranya dibatalkan. 

• Modal Disetor: Bukti Nyata Investasi

Modal disetor adalah realisasi pembayaran saham yang telah ditransfer ke rekening PT atau berupa aset fisik. Seluruh modal ditempatkan wajib disetor penuh saat PT berdiri. Misalnya, jika Anda menempatkan Rp50 juta, Anda harus mentransfer Rp50 juta ke rekening perusahaan. Penyetoran kini lebih fleksibel. 

Berdasarkan PP No. 8/202, bukti transfer bank tidak lagi wajib cukup surat pernyataan bermaterai dari pemegang saham. Aset non-tunai seperti mesin atau properti juga bisa dihitung sebagai modal disetor setelah dinilai notaris.

Struktur Kepemilikan Saham: Siapa Menguasai Apa?

Hak dan Kewajiban Pemegang Saham

Pemegang saham memiliki tiga hak utama:

1. Hak Dividen: Mendapat bagian laba tahunan jika RUPS menyetujui pembagian.
2. Hak Suara: Memilih direksi dan menentukan kebijakan strategis melalui RUPS.
3. Hak Prioritas: Membeli saham baru sebelum ditawarkan ke pihak luar. 

Namun, hak ini sebanding dengan persentase kepemilikan. Pemegang 10% saham hanya punya 10% suara dalam RUPS.

Jenis Saham dan Pengaruhnya

PT bisa menerbitkan dua jenis saham:

• Saham Biasa: Memberikan hak suara penuh dan dividen variabel. Cocok untuk pemilik aktif.
• Saham Preferen: Dividen tetap (misal 5% per tahun) tetapi tanpa hak suara. Ideal bagi investor pasif

Contoh: PT Makanan Enak menerbitkan 70% saham biasa ke pendiri dan 30% saham preferen ke investor. Pendiri tetap memegang kendali operasional, sementara investor mendapat bagi hasil stabil.

Cara Mengalihkan Kepemilikan

Kepemilikan saham bisa dialihkan melalui:

• Jual-Beli: Harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dan dilaporkan ke Kemenkumham.
• Warisan: Ahli waris wajib melampirkan surat wasiat dan akta kematian.
• Hibah: Perlu akta notaris untuk menghindari sengketa.

Jika saham dijual ke warga asing, PT harus memastikan bidang usahanya tidak masuk Daftar Negatif Investasi.

Proses Mengubah Modal PT

Perubahan modal (naik/turun) memerlukan empat langkah:

1. RUPS: Diadakan dengan kuorum kehadiran minimal 2/3 saham.
2. Akta Notaris: Dokumen perubahan dibuat dan ditandatangani notaris.
3. Pengesahan Kemenkumham: Ajukan permohonan melalui sistem AHU Online.
4. Pengumuman Berita Negara: Maksimal 14 hari setelah pengesahan

Contoh kasus: PT Jaya Abadi menambah modal dasar dari Rp500 juta menjadi Rp1 miliar untuk membuka cabang baru. Setelah RUPS menyetujui, direksi mengajukan perubahan ke Kemenkumham dan menerbitkan 500 lembar saham baru @Rp1 juta.

Tanggung Jawab Pemegang Saham

Prinsip utama PT adalah tanggung jawab terbatas. Pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar modal yang disetor. 

Contoh: Jika PT bangkrut dengan utang Rp2 miliar tetapi modal disetor hanya Rp500 juta, kreditur tidak bisa menyita rumah pribadi direksi.

Namun, ada tiga pengecualian dimana tanggung jawab menjadi tak terbatas :

1. Pencampuran aset pribadi dan perusahaan.
2. Keterlibatan dalam tindak pidana seperti korupsi.
3. Sengaja menyebabkan kerugian melalui kebijakan ilegal.

Studi kasus: Direktur PT Sejahtera menggunakan uang perusahaan untuk membeli mobil pribadi. Saat PT bangkrut, pengadilan memutuskan direktur harus menjual mobil tersebut untuk melunasi utang.

Tips Mengelola Modal dan Kepemilikan

1. Tetapkan Modal Dasar Realistis: Sesuaikan dengan skala usaha, terlalu besar menyulitkan perubahan, terlalu kecil menghambat ekspansi.
2. Diversifikasi Jenis Saham: Gabungkan saham biasa dan preferen untuk menarik investor tanpa kehilangan kendali.
3. Pisahkan Rekening Bisnis-Pribadi: Hindari pencampuran dana yang membahayakan status terbatas.
4. Update Daftar Pemegang Saham: Laporkan setiap perubahan kepemilikan ke Kemenkumham maksimal 30 hari.
5. Gunakan Jasa Notaris: Pastikan setiap perubahan modal dan struktur sah secara hukum.

Memahami modal dan struktur kepemilikan adalah kunci membangun PT yang sehat. Dengan regulasi terbaru, pendirian PT semakin mudah asal komitmen modal jelas dan kepemilikan transparan. Selalu konsultasikan keputusan strategis kepada notaris atau konsultan hukum untuk meminimalkan risiko.

Sudah siap membangun atau mengembangkan bisnis Anda dengan struktur PT yang kuat dan legal? Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan tim ahli hukum kami melalui [email protected]  atau langsung konsultasi via WhatsApp: Klik di sini

Mau Buka PT Perorangan? Ini Kelebihan dan Kekurangannya

“PT Perorangan mudah didirikan dan cocok untuk UMK, tetapi terbatas dalam akses modal dan pengembangan bisnis.”

Memilih bentuk badan usaha yang tepat merupakan langkah strategis sebelum memulai bisnis. Salah satu bentuk badan usaha yang belakangan semakin diminati oleh para pelaku usaha mikro dan kecil adalah Perseroan Terbatas (PT) Perorangan.

PT Perorangan menawarkan kemudahan bagi calon pengusaha yang ingin menjalankan bisnis sendiri secara resmi dengan badan hukum. Namun, sebelum memutuskan untuk mendirikan PT Perorangan, penting bagi calon pengusaha untuk memahami secara menyeluruh apa saja kelebihan serta kekurangan dari bentuk usaha ini.

Dalam artikel ini, kami akan mengulas secara mendalam mengenai kelebihan dan kekurangan PT Perorangan agar Anda lebih mantap dalam menentukan keputusan.

Apa Itu PT Perorangan?

PT Perorangan adalah badan hukum yang bisa didirikan oleh satu orang saja yang bertindak sekaligus sebagai pemegang saham tunggal dan direktur perusahaan. Bentuk usaha ini khusus diperuntukkan bagi usaha dengan skala mikro dan kecil, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PP 7/2021).

Kelebihan PT Perorangan

• Proses Pendirian yang Mudah dan Cepat

Salah satu keunggulan utama PT Perorangan adalah kemudahan dalam proses pendiriannya. Berbeda dengan PT biasa yang memerlukan akta notaris, PT Perorangan hanya memerlukan Pernyataan Pendirian secara elektronik melalui sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) online, sesuai Pasal 7 ayat (1) PP Nomor 8 Tahun 2021. Dengan demikian, calon pengusaha dapat mendirikan perusahaan dengan biaya lebih rendah dan proses administrasi yang jauh lebih singkat.

• Fleksibilitas Modal

PT Perorangan tidak mengenal batasan minimal modal. Artinya, modal dasar ditentukan sepenuhnya oleh pemilik usaha sesuai kemampuan finansial yang dimiliki. Hal ini sangat membantu pelaku usaha mikro atau kecil yang biasanya memiliki keterbatasan dana namun tetap ingin menjalankan usaha secara formal dengan legalitas jelas.

• Manajemen Sederhana

Dengan hanya satu pemilik, PT Perorangan memiliki struktur manajemen yang sangat sederhana. Tidak ada kewajiban formal seperti rapat direksi atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pemilik bisnis memiliki kendali penuh atas operasional sehari-hari dan strategi usaha, sehingga dapat bergerak dengan lebih leluasa dan efektif.

• Pengambilan Keputusan Cepat

Dalam PT Perorangan, semua keputusan strategis bisa diambil dengan cepat karena tidak perlu menunggu persetujuan atau diskusi dari pihak lain. Hal ini membuat perusahaan lebih adaptif dalam merespons tantangan pasar, serta bisa menangkap peluang secara lebih optimal.

Kekurangan PT Perorangan

• Tanggung Jawab Penuh Terhadap Risiko Usaha

Karena hanya dimiliki satu orang, semua risiko yang timbul dalam menjalankan bisnis harus ditanggung sendiri oleh pemilik. Apabila terjadi kesalahan atau kegagalan usaha, tidak ada pihak lain yang dapat membantu menanggung beban tersebut. Kondisi ini berbeda dengan PT biasa yang memungkinkan risiko usaha dibagi dengan pemegang saham lainnya.

• Kesulitan Menarik Investor

PT Perorangan kurang menarik bagi investor, terutama investor besar yang umumnya lebih menyukai struktur kepemilikan yang jelas dan melibatkan lebih dari satu pemilik. Hal ini membuat pemilik usaha PT Perorangan sulit mendapatkan tambahan modal dari investor eksternal. Jika ingin lebih menarik bagi investor, PT Perorangan perlu diubah menjadi PT biasa.

• Akses Pembiayaan Terbatas

Lembaga keuangan seperti bank sering kali lebih percaya pada PT biasa karena dianggap memiliki struktur manajemen yang lebih kuat dan transparan. Akibatnya, PT Perorangan biasanya mengalami kesulitan dalam mengakses pinjaman atau fasilitas kredit, yang bisa menjadi hambatan serius dalam mengembangkan usaha.

• Pertumbuhan Bisnis Terbatas

Keterbatasan akses modal, pembiayaan, dan sumber daya manusia membuat PT Perorangan lebih lambat dalam bertumbuh dibandingkan perusahaan dengan sumber daya lebih besar. Jika pemilik ingin memperluas usaha, maka perlu mencari mitra tambahan atau mengubah badan usahanya menjadi PT biasa agar dapat berkembang secara optimal.

Prosedur Pendirian PT Perorangan

Berikut langkah-langkah yang perlu dipenuhi untuk mendirikan PT Perorangan sesuai dengan ketentuan di Indonesia:

• Memenuhi Persyaratan Dasar

Calon pendiri harus merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang berusia minimal 17 tahun. PT Perorangan hanya boleh didirikan oleh satu orang saja yang sekaligus menjadi pemegang saham dan direktur. Skala usahanya wajib tergolong usaha mikro atau kecil (UMK).

• Mengajukan Pernyataan Pendirian

Pendirian PT Perorangan cukup dilakukan dengan mengisi formulir Pernyataan Pendirian melalui sistem elektronik AHU online. Dokumen ini mencakup identitas pemilik, nama perusahaan, alamat kedudukan, modal dasar, serta bidang usaha yang akan dijalankan.

• Menentukan Nama PT

Nama perusahaan wajib menggunakan Bahasa Indonesia, tidak boleh sama atau mirip dengan perusahaan yang telah ada, tidak boleh mengandung unsur yang melanggar ketertiban umum, dan tidak boleh terdiri dari angka. Aturan ini merujuk pada PP Nomor 43 Tahun 2011.

• Menentukan KBLI Usaha

Perusahaan harus memilih kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang paling sesuai dengan bidang usaha yang akan dijalankan, sebagai identifikasi resmi dalam izin usaha.

• Pendaftaran AHU Online

Setelah melengkapi persyaratan di atas, pendiri mendaftarkan perusahaan melalui sistem AHU online dan mendapatkan Sertifikat Pendirian PT Perorangan sebagai bukti legalitas.

• Mendapatkan NIB Melalui OSS

Selanjutnya, pemilik harus mendaftarkan PT Perorangan di sistem Online Single Submission (OSS) untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB), yang berfungsi sebagai identitas usaha.

• Mendapatkan NPWP Badan

Pemilik perusahaan juga wajib mendaftarkan perusahaan ke Direktorat Jenderal Pajak untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan agar bisa menjalankan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan.

PT Perorangan bisa menjadi pilihan tepat bagi pelaku usaha mikro atau kecil yang ingin mendirikan usaha secara resmi dengan proses yang lebih mudah dan murah. Namun, calon pengusaha juga harus mempertimbangkan berbagai kekurangan yang dimilikinya agar dapat menjalankan usaha secara optimal.

Dengan memahami semua aspek tersebut secara mendalam, calon pengusaha dapat membuat keputusan bisnis yang lebih tepat dan terinformasi.

🔍 Ingin konsultasi lebih lanjut soal pendirian PT Perorangan? Hubungi tim GOLAW.id melalui [email protected] atau klik disini untuk pendampingan profesional!

Bagaimana Cara Mengurus Pengalihan Saham PT?

“Pengalihan saham PT dilakukan dengan mengikuti anggaran dasar, mendapat persetujuan perseroan, serta wajib dilaporkan ke Kemenkumham.”

Dalam Perseroan Terbatas (PT), saham adalah bukti kepemilikan seseorang atau perusahaan di dalam perusahaan tersebut. Pemilik saham berhak mendapatkan sebagian keuntungan dan aset perusahaan sesuai jumlah saham yang dimiliki.

Saham bisa dialihkan atau dipindahtangankan kepada orang lain sesuai aturan yang berlaku. Proses ini sering terjadi dalam dunia bisnis, baik karena jual beli, warisan, maupun perubahan struktur perusahaan.

Lalu, bagaimana cara mengurus pengalihan saham di PT? Simak penjelasan berikut ini!

Apa Itu Pengalihan Saham?

Pengalihan saham adalah proses memindahkan hak kepemilikan saham dari satu pihak ke pihak lain. Artinya, pemegang saham lama tidak lagi memiliki hak atas saham tersebut, dan hak tersebut beralih kepada pemegang saham baru.

Aturan tentang pengalihan saham diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) yang telah diperbarui oleh Undang-Undang Cipta Kerja (UU 6/2023).

Proses pengalihan saham harus mengikuti ketentuan yang tercantum dalam anggaran dasar perusahaan dan peraturan perundang-undangan.

Alasan Terjadinya Pengalihan Saham

Pengalihan saham bisa terjadi karena beberapa alasan, seperti:

• Penjualan saham kepada orang lain
• Pewarisan saham dari pemilik yang meninggal dunia
• Hadiah atau hibah saham
• Restrukturisasi perusahaan (merger atau akuisisi)
• Pemindahan saham kepada pihak lain untuk kepentingan tertentu

Syarat Pengalihan 

Sebelum melakukan pengalihan saham, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, di antaranya:

1. Mengikuti Anggaran Dasar Perusahaan
   Setiap PT memiliki anggaran dasar yang mengatur apakah saham bisa dialihkan dan kepada siapa saham bisa diberikan.
2. Persetujuan Organ Perseroan
   Dalam beberapa kasus, pengalihan saham memerlukan persetujuan dari direksi atau rapat umum pemegang saham (RUPS).
3. Hak Prioritas (Right of First Refusal)
   Pemegang saham yang ingin menjual sahamnya harus menawarkan saham tersebut terlebih dahulu kepada pemegang saham lain sebelum menjualnya kepada pihak luar.
4. Persetujuan Instansi Berwenang
   Untuk sektor usaha tertentu, pengalihan saham perlu mendapat persetujuan dari instansi pemerintah.

Macam-Macam Mekanisme dan Prosedur Pengalihan Saham

Ada beberapa cara pengalihan saham yang umum terjadi, yaitu:

• Jual Beli Saham

Jual beli saham adalah cara paling umum dalam pengalihan saham. Proses ini terjadi ketika pemegang saham menjual sahamnya kepada pemegang saham lain atau pihak luar. Dalam perusahaan tertutup, pemegang saham wajib menawarkan sahamnya kepada pemegang saham lain terlebih dahulu sebelum menjualnya kepada pihak ketiga.

• Pewarisan Saham

Jika pemegang saham meninggal dunia, sahamnya bisa diwariskan kepada ahli waris. Pengalihan saham ini tidak memerlukan akta jual beli, tetapi harus dilengkapi dengan dokumen seperti surat kematian dan surat keterangan ahli waris.

• Restrukturisasi Perusahaan

Dalam proses merger, akuisisi, atau konsolidasi, saham bisa dialihkan kepada perusahaan baru atau perusahaan yang mengakuisisi. Contohnya, saat perusahaan A mengakuisisi perusahaan B, maka saham pemegang saham perusahaan B akan dialihkan kepada perusahaan A.

• Hibah atau Hadiah

Pengalihan saham juga bisa dilakukan melalui hibah atau hadiah. Namun, proses ini tetap membutuhkan persetujuan dan pencatatan resmi.

Proses pengalihan saham terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:

1. Membuat Akta Pengalihan Saham
   Akta ini bisa dibuat di hadapan notaris atau dengan perjanjian tertulis di bawah tangan, tergantung kesepakatan para pihak.
2. Penyampaian Akta ke Perusahaan
   Akta pengalihan saham diserahkan ke perusahaan untuk dicatat dalam daftar pemegang saham.
3. Pencatatan oleh Direksi
   Direksi perusahaan wajib mencatat perubahan pemegang saham dan melaporkannya kepada Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) melalui sistem AHU Online dalam waktu maksimal 30 hari sejak tanggal pencatatan.
4. Perubahan Anggaran Dasar (Jika Diperlukan)
   Jika pengalihan saham menyebabkan perubahan susunan pemegang saham, perusahaan harus membuat perubahan anggaran dasar dan melaporkannya ke Menkumham.

Pengalihan saham di PT bisa terjadi karena berbagai alasan seperti jual beli, warisan, atau restrukturisasi perusahaan. Proses ini harus mengikuti aturan yang berlaku, baik yang tercantum dalam anggaran dasar perusahaan maupun UU PT.

Bagi Anda yang ingin melakukan pengalihan saham, pastikan semua syarat dan prosedur dipenuhi agar prosesnya sah secara hukum.

Ingin mengurus pengalihan saham PT dengan mudah dan aman? GOLAW.id siap membantu Anda dalam proses pembuatan akta, pencatatan pemegang saham, hingga pelaporan ke Menkumham. Konsultasikan kebutuhan hukum bisnis Anda sekarang melalui [email protected] atau klik disini!

Jenis-jenis Koperasi di Indonesia: Mana yang Cocok untuk Anda?

“Jenis koperasi di Indonesia menurut KBLI sangat beragam. Setiap koperasi wajib memiliki izin usaha sesuai ketentuan untuk menjalankan kegiatan simpan pinjam.”

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan individu atau badan hukum yang beroperasi berdasarkan prinsip kebersamaan dan kekeluargaan. Di Indonesia, koperasi memiliki berbagai jenis yang disesuaikan dengan kebutuhan anggotanya. Jenis koperasi ini telah diklasifikasikan dalam Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perizinan Usaha Berbasis Risiko untuk Usaha Simpan Pinjam Koperasi.

Setiap koperasi harus memiliki izin usaha sesuai dengan kategori dan kegiatan operasionalnya. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat yang ingin mendirikan koperasi untuk memahami jenis-jenis koperasi serta regulasi yang mengaturnya.

Berikut ini adalah jenis-jenis koperasi di Indonesia berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) terbaru.

Pengertian Koperasi

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (UU Koperasi), menjelaskan Koperasi adalah badan usaha yang dibentuk oleh orang atau koperasi lain dengan mengumpulkan modal bersama dari para anggota untuk menjalankan usaha yang bisa memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, dan budaya sesuai prinsip-prinsip koperasi.

Jenis-jenis Koperasi di Indonesia Berdasarkan KBLI

• Koperasi Simpan Pinjam Primer (KBLI 64141)

Koperasi ini hanya berfokus pada usaha simpan pinjam dan anggotanya terdiri dari individu. Koperasi ini bertujuan untuk memberikan akses keuangan bagi anggotanya dengan sistem yang lebih fleksibel dibandingkan perbankan konvensional.

• Koperasi Simpan Pinjam Sekunder (KBLI 64143)

Jenis koperasi ini memiliki konsep yang sama dengan KSP Primer, tetapi anggotanya adalah koperasi-koperasi lain. Koperasi ini berperan sebagai penyedia layanan simpan pinjam bagi koperasi anggota.

• Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Primer (KBLI 64145)

Koperasi ini beroperasi berdasarkan prinsip syariah dan tidak menggunakan sistem bunga. Selain itu, koperasi ini juga dapat mengelola dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (maal).

• Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Sekunder (KBLI 64147)

Jenis koperasi ini melayani koperasi-koperasi lain yang ingin menerapkan sistem keuangan syariah dalam pengelolaan keuangannya.

• Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer (KBLI 64142)

Merupakan unit usaha dalam koperasi primer yang menyediakan layanan simpan pinjam untuk anggotanya, meskipun koperasi tersebut memiliki kegiatan usaha lain di luar bidang keuangan.

• Unit Simpan Pinjam Koperasi Sekunder (KBLI 64144)

Sama dengan unit simpan pinjam koperasi primer, tetapi khusus untuk koperasi sekunder yang melayani koperasi-koperasi lain.

• Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi Primer (KBLI 64146)

Unit usaha dalam koperasi primer yang mengadopsi sistem keuangan syariah serta dapat mengelola dana sosial berbasis syariah.

• Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi Sekunder (KBLI 64148)

Merupakan unit usaha dalam koperasi sekunder yang beroperasi dengan prinsip syariah dan melayani koperasi-koperasi lain yang ingin menggunakan layanan tersebut.

Proses Perizinan Koperasi Simpan Pinjam di Indonesia

Semua jenis koperasi di atas harus memiliki izin usaha yang diterbitkan melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS-RBA). Karena termasuk kategori usaha dengan risiko tinggi, koperasi wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) serta pemenuhan izin lainnya.

Proses pemenuhan izin ini harus diselesaikan dalam waktu tiga hari dan diverifikasi oleh pemerintah sesuai dengan wilayah operasional koperasi, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.

Tips Memilih Jenis Koperasi yang Tepat

Jika Anda ingin bergabung atau mendirikan koperasi, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan agar sesuai dengan kebutuhan:

1. Pahami Tujuan Anda – Jika Anda mencari layanan simpan pinjam, maka Koperasi Simpan Pinjam (KSP) bisa menjadi pilihan. Jika ingin berbasis syariah, pilih Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS).
2. Periksa Keanggotaan – Jika Anda seorang individu, bergabunglah dengan koperasi primer. Namun, jika Anda mewakili koperasi lain, pilih koperasi sekunder.
3. Cek Legalitas Koperasi – Pastikan koperasi yang Anda pilih telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin usaha yang sah.
4. Perhatikan Manfaat dan Program yang Ditawarkan – Beberapa koperasi menawarkan keuntungan lebih dalam hal pinjaman, bagi hasil, atau program sosial seperti pengelolaan zakat dan wakaf.

Dengan memahami jenis-jenis koperasi dan proses perizinannya, Anda bisa memilih koperasi yang paling sesuai dengan kebutuhan usaha atau finansial Anda.

Butuh Bantuan Mengurus Izin Koperasi? GOLAW.id siap membantu Anda dalam proses pendirian dan perizinan koperasi dengan cepat dan sesuai regulasi. Hubungi kami sekarang melalui [email protected] atau klik disini untuk mendapatkan solusi hukum terbaik bagi usaha Anda.