Modal dan Kepemilikan Saham PT: Panduan Lengkap untuk Pengusaha

Modal dan Kepemilikan Saham PT: Panduan Lengkap untuk Pengusaha 

“Perseroan Terbatas (PT) memiliki modal yang terbagi dalam saham dan struktur kepemilikan yang jelas sesuai aturan hukum Indonesia. Pemilik saham hanya bertanggung jawab sebesar modal yang disetor dan perubahan kepemilikan dapat dilakukan tanpa membubarkan PT.”

Perseroan Terbatas (PT) adalah salah satu bentuk badan usaha yang paling populer di Indonesia. Banyak pelaku usaha, mulai dari UMKM hingga perusahaan besar, memilih mendirikan PT karena dianggap lebih aman dan profesional. Salah satu alasan utama PT banyak dipilih adalah adanya pemisahan yang jelas antara kekayaan pribadi pemilik dan kekayaan perusahaan. Dengan begitu, risiko kerugian usaha tidak serta-merta membebani aset pribadi para pemilik atau pemegang saham.

Namun, masih banyak orang yang belum benar-benar memahami bagaimana modal dalam PT diatur, serta bagaimana struktur kepemilikan di dalamnya. Padahal, dua hal ini sangat penting karena akan mempengaruhi jalannya bisnis, hak dan kewajiban pemilik, hingga perlindungan hukum yang diperoleh. Modal dan struktur kepemilikan juga sering menjadi bahan pertimbangan utama bagi investor atau pihak yang ingin bergabung dalam perusahaan.

Melalui artikel ini, kami akan membahas secara sederhana dan mudah dipahami mengenai apa itu modal dalam PT, jenis-jenisnya, serta bagaimana struktur kepemilikan diatur menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia. Harapannya, setelah membaca artikel ini, Anda tidak lagi bingung dan bisa mengambil keputusan yang tepat saat ingin mendirikan atau mengelola PT.

Memahami Dasar Hukum Modal PT

PT merupakan badan hukum yang modalnya terpisah dari kekayaan pribadi pemilik. Menurut Pasal 1 UU PT, modal PT berasal dari saham yang dibeli pemegang saham. Ini berarti uang perusahaan tidak boleh dicampur dengan rekening pribadi direksi atau pemilik. Jika PT mengalami utang, kreditur hanya bisa menuntut aset perusahaan bukan rumah atau kendaraan pribadi pemegang saham.

Perubahan signifikan terjadi setelah UU Cipta Kerja berlaku. Kini, tidak ada batasan minimal modal dasar PT. Contohnya, Anda bisa mendirikan PT dengan modal dasar Rp10 juta asal disepakati para pendiri. Namun, sektor tertentu seperti perbankan tetap wajib memenuhi ketentuan modal minimal dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Tiga Jenis Modal yang Wajib Diketahui

• Modal Dasar: Cetak Biru Keuangan PT

Modal dasar adalah total nilai saham yang tercantum dalam Anggaran Dasar. Sebelum 2020, minimal Rp50 juta, tetapi kini ditentukan sesuai kesepakatan pendiri. Misalnya, PT ABC bergerak di bidang kuliner bisa menetapkan modal dasar Rp100 juta, sedangkan PT XYZ di sektor konstruksi mungkin memilih Rp1 miliar. 

Perubahan modal dasar harus melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan kuorum kehadiran minimal 2/3 saham. Setelah disetujui, direksi mengajukan perubahan ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melalui notaris.

• Modal Ditempatkan: Komitmen Awal Pemegang Saham

Modal ditempatkan adalah bagian dari modal dasar yang disanggupi pemegang saham untuk dibayar. Pada saat pendirian PT, minimal 25% dari modal dasar wajib ditempatkan. Contoh: Jika modal dasar Rp200 juta, pemegang saham harus menempatkan Rp50 juta. 

Ketentuan ini memastikan keseriusan pemilik. Jika seorang pendiri menyanggupi Rp30 juta tetapi hanya menempatkan Rp20 juta, sahamnya tidak sah dan hak suaranya dibatalkan. 

• Modal Disetor: Bukti Nyata Investasi

Modal disetor adalah realisasi pembayaran saham yang telah ditransfer ke rekening PT atau berupa aset fisik. Seluruh modal ditempatkan wajib disetor penuh saat PT berdiri. Misalnya, jika Anda menempatkan Rp50 juta, Anda harus mentransfer Rp50 juta ke rekening perusahaan. Penyetoran kini lebih fleksibel. 

Berdasarkan PP No. 8/202, bukti transfer bank tidak lagi wajib cukup surat pernyataan bermaterai dari pemegang saham. Aset non-tunai seperti mesin atau properti juga bisa dihitung sebagai modal disetor setelah dinilai notaris.

Struktur Kepemilikan Saham: Siapa Menguasai Apa?

Hak dan Kewajiban Pemegang Saham

Pemegang saham memiliki tiga hak utama:

1. Hak Dividen: Mendapat bagian laba tahunan jika RUPS menyetujui pembagian.
2. Hak Suara: Memilih direksi dan menentukan kebijakan strategis melalui RUPS.
3. Hak Prioritas: Membeli saham baru sebelum ditawarkan ke pihak luar. 

Namun, hak ini sebanding dengan persentase kepemilikan. Pemegang 10% saham hanya punya 10% suara dalam RUPS.

Jenis Saham dan Pengaruhnya

PT bisa menerbitkan dua jenis saham:

• Saham Biasa: Memberikan hak suara penuh dan dividen variabel. Cocok untuk pemilik aktif.
• Saham Preferen: Dividen tetap (misal 5% per tahun) tetapi tanpa hak suara. Ideal bagi investor pasif

Contoh: PT Makanan Enak menerbitkan 70% saham biasa ke pendiri dan 30% saham preferen ke investor. Pendiri tetap memegang kendali operasional, sementara investor mendapat bagi hasil stabil.

Cara Mengalihkan Kepemilikan

Kepemilikan saham bisa dialihkan melalui:

• Jual-Beli: Harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dan dilaporkan ke Kemenkumham.
• Warisan: Ahli waris wajib melampirkan surat wasiat dan akta kematian.
• Hibah: Perlu akta notaris untuk menghindari sengketa.

Jika saham dijual ke warga asing, PT harus memastikan bidang usahanya tidak masuk Daftar Negatif Investasi.

Proses Mengubah Modal PT

Perubahan modal (naik/turun) memerlukan empat langkah:

1. RUPS: Diadakan dengan kuorum kehadiran minimal 2/3 saham.
2. Akta Notaris: Dokumen perubahan dibuat dan ditandatangani notaris.
3. Pengesahan Kemenkumham: Ajukan permohonan melalui sistem AHU Online.
4. Pengumuman Berita Negara: Maksimal 14 hari setelah pengesahan

Contoh kasus: PT Jaya Abadi menambah modal dasar dari Rp500 juta menjadi Rp1 miliar untuk membuka cabang baru. Setelah RUPS menyetujui, direksi mengajukan perubahan ke Kemenkumham dan menerbitkan 500 lembar saham baru @Rp1 juta.

Tanggung Jawab Pemegang Saham

Prinsip utama PT adalah tanggung jawab terbatas. Pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar modal yang disetor. 

Contoh: Jika PT bangkrut dengan utang Rp2 miliar tetapi modal disetor hanya Rp500 juta, kreditur tidak bisa menyita rumah pribadi direksi.

Namun, ada tiga pengecualian dimana tanggung jawab menjadi tak terbatas :

1. Pencampuran aset pribadi dan perusahaan.
2. Keterlibatan dalam tindak pidana seperti korupsi.
3. Sengaja menyebabkan kerugian melalui kebijakan ilegal.

Studi kasus: Direktur PT Sejahtera menggunakan uang perusahaan untuk membeli mobil pribadi. Saat PT bangkrut, pengadilan memutuskan direktur harus menjual mobil tersebut untuk melunasi utang.

Tips Mengelola Modal dan Kepemilikan

1. Tetapkan Modal Dasar Realistis: Sesuaikan dengan skala usaha, terlalu besar menyulitkan perubahan, terlalu kecil menghambat ekspansi.
2. Diversifikasi Jenis Saham: Gabungkan saham biasa dan preferen untuk menarik investor tanpa kehilangan kendali.
3. Pisahkan Rekening Bisnis-Pribadi: Hindari pencampuran dana yang membahayakan status terbatas.
4. Update Daftar Pemegang Saham: Laporkan setiap perubahan kepemilikan ke Kemenkumham maksimal 30 hari.
5. Gunakan Jasa Notaris: Pastikan setiap perubahan modal dan struktur sah secara hukum.

Memahami modal dan struktur kepemilikan adalah kunci membangun PT yang sehat. Dengan regulasi terbaru, pendirian PT semakin mudah asal komitmen modal jelas dan kepemilikan transparan. Selalu konsultasikan keputusan strategis kepada notaris atau konsultan hukum untuk meminimalkan risiko.

Sudah siap membangun atau mengembangkan bisnis Anda dengan struktur PT yang kuat dan legal? Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan tim ahli hukum kami melalui [email protected]  atau langsung konsultasi via WhatsApp: Klik di sini